nusakini.com - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa saat ini belum terbangun koordinasi dan senergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah kendala lambatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini cukup terlhat pada pembagian porsi proyek infrastruktur.

Menurut Presiden, pemerintah pusat membangun proyek utama, sedangkan pemerintah daerah membangun proyek pendukungnya. Namun hasilnya seringkali hanya salah satu proyek itu yang jalan, sementara yang lainnya tidak. Hal itu membuat proyek itu tidak optimal manfaatnya. 

• Sekda Herman Suryatman Tinjau Dua Apartemen Transit Milik Pemdaprov Jabar
• Sejumlah Ruas Jalan Terdampak Pembangunan IPT, Wargi Bandung Diimbau Hati-hati
• Mulai 2 Januari Jalan Tol Makassar New Port Sudah Berfungsi
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Staf Khusus Wapres Soroti Kordinasi Antar Instansi Untuk Percepatan Pembangunan Bendungan Jragung.

"Misalnya, waduknya ada. Tetapi irigasinya enggak ada. Makanya enggak usahlah dibagi-bagi seperti itu," ungkap Presiden Jokowi pada dialog publik ISEI di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016). 

Menurut Jokowi, persoalan itu ada pada regulasi, walau tidak menyebutkan detail regulasi mana yang dimaksud, Presiden menegaskan, akan mengeluarkan kebijakan deregulasi soal hal itu. "Jadi regulasi-regulasi seperti itu mau kami hilangkan," ujar Jokowi. 

Meski demikian, idealnya pemerintah daerah tetap harus bekerja membangun proyek pendukung. Namun, untuk saat ini, daerah dianggap terlalu lambat sehingga pemerintah pusat 'tancap gas' membangun proyek. (mk)